Ketua Presidium Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK), Pastor Vinsensius Darmin Mbula OFM bersama beberapa pengurus harian mendapat kesempatan bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy pada Rabu, 21 Maret 2018.
Ini adalah pertemuan kedua untuk pengurus MNPK periode 2017-2020, setelah audiensi pertama pada 9 Agustus tahun lalu.
Bertempat di ruang tamu, lantai dua Gedung A Kemendikbud, Menteri Muhadjir menyambut hangat tim MNPK. Doni Koesoema, pemerhati pendidikan juga ikut hadir dalam pertemuan tiu. Ditemani teh dan kue, suasana obrolan berlangsung cair.
Kesempatan ini dimanfaatkan MNPK untuk menyampaikan apresiasi, terutama terkait sejumlah langkah Kemendikbud yang dianggap penting dan menjawab harapan sekolah-sekolah Katolik, juga mengutarakan beberapa persoalan konkret yang terjadi di lapangan.
Pastor Darmin membagi pengalaman terkait perhatian MNPK yang salah satunya adalah Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), merespon apa yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, “sekolah-sekolah Katolik senantiasa berkomitmen penuh pada soal ini.”
“Kami berupaya mengintegrasikan pendidikan karakter, tidak saja lewat pelajaran, tetapi lewat seluruh sistem yang dibangun di sekolah-sekolah kami,” katanya.
Ia menjelaskan, MNPK berupaya terus memperkuat hal ini, termasuk dengan melakukan pendampingn terhadap guru-guru. Kemendikbud pun diminta membantu untuk menyiapkan timnya sebagai fasilitator jika MNPK mengadakan kegiatan terkait hal ini.
Merespon hal itu, meskipun menurut Menteri Muhadjir, sekolah-sekolah Katolik sebenarnya “sudah selesai dalam hal pendidikan karakter,” namun ia mengatakan, akan mendukung inisiatif-inisiatif yang digagas oleh MNPK.
“Hanya, saran saya, pelatihan atau apapun bentuknya, sasarannya juga sekolah-sekolah non-Katolik. Silahkan juga MNPK memikirkan menyiapkan orang yang bisa dijadikan trainer. Kita kerja sama,” katanya.
Menurut dia, di sekolah-sekolah Katolik sudah banyak best pratices yang bisa dikembangkan di tempat lain.
Ia menambahkan, Kemendikbud telah memulai merealisasikan PPK ini di sejumlah daerah. Namun, upaya-upaya itu, memang belum menjelma menjadi sebuah gerakan, yang menyasar semua satuan pendidikan.
Pastor Darmin pun menyampaikan dukungan terhadap visi itu. “Sekolah-sekolah kami memang sepakat dengan semangat menjadikan ini sebagai gerakan, mengingat situasi kehidupan bangsa kita, yang memang sudah makin mengkuatirkan,” katanya.
“Pendidikan karakter, tidak bisa tidak mesti menjadi perhatian lembaga-lembaga pendidikan,” tambahnya.
Ia juga menceritakan soal komitmen sekolah-sekolah Katolik dalam hal pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah.
“Yang kami targetkan adalah pengembangan sentra formasi untuk mereka,” katanya.
Upaya itu, jelas dia, sudah dimulai di Majelis Pendidikan Katolik (MPK) Regio Makassar, Manado, Ambon, yang membawahi sekolah-sekolah Katolik di wilayah Sulawesi dan Maluku, yang disepakati dalam pertemuan pada 9-11 Maret lalu.
Harapannya, kata dia, Kemendikbud kemudian memberi pengakuan terhadap sentra-sentra itu, misalnya termasuk dalam hal penerbitan sertifikat.
Menteri Muhadjir menyatakan apresiasi atas langkah itu dan menyebutnya akan berkordinasi dengan pejabat terkait untuk hal-hal yang bersifat teknis.
Pembahasan tentang Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) yang pernah menjadi topik salah satu focuss group discussion (FGD) di MNPK juga menjadi sorotan.
Menurut Pastor Darmin, meskipun ada hal positifnya, namun, di lapangan terjadi praktek yang buruk terkait hal ini, termasuk pengkatrolan nilai.
“Ini terpaksa dilakukan oleh para guru karena tuntutan kebijakan pemerintah yang mewajibkan hal itu dan menjadikan KKM sebagai syarat untuk sertifikasi sekolah serta syarat bagi peserta didik lolos lewat jalur undangan untuk masuk ke perguruan tinggai,” katanya.
Ia juga meneruskan usulan untuk menyederhanakan rapor, karena sistem saat ini, termasuk terkait penulisan deskripsi, dianggap menyulitkan para guru.
Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang ikut hadir dalam audiensi itu mengatakan, rencana ke arah menghapus hal itu, sudah ada.
“Kami sedang mengkajinya, termasuk terkait masalah ranking. Itu juga akan dihapus,” katanya.
Dalam audiensi ini, juga dibahas masalah penarikan guru-guru PNS dari sekolah-sekolah swasta, termasuk Katolik. Untuk memperkuat hal itu, MNPK membawa bukti surat dari Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, yang berisi informasi terkait penarikan guru-guru negeri.
Hamid menyatakan, mereka akan menindaklanjuti hal itu. Kata dia, berdasarkan pembicaraan Mendikbud dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), penarikan itu sebenarnya berada dalam posisi status quo.
“Prinsipnya, pemerintah tidak menganaktirikan sekolah-sekolah swasta,” jelasnya.
Tema soal perhatian pemerintah terhadap wilayah Indonesia bagian timur menjadi salah satu yang disoroti.
Menteri misalnya membagikan pengalamannya berkunjung ke Maumere, Kabupaten Sikka, di mana ia bertemu dengan uskup setempat, juga kunjungannya ke Kupang, lalu ke Papua.
Ia mengakui, banyak keperihatinan terhadap situasi di daerah-daerah itu, yang masuk kategori Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).
“Karena itu, kami memberi prioritas ke sana,” katanya. “Ketimpangan itu benar-benar ada,” tambahnya.
Ia mengisahkan bagaimana menyaksikan anak-anak di pedalaman yang tidak terurus dan kurang gizi.
“Saya membayangkan itu sama dengan situasi saat tahun 1960-an,” katanya.
Karena itu, jelas dia, selain menggenjot dana, di mana untuk NTT misalnya terjadi kenaikan drastis, mereka juga memberi perhatian pada peningkatan gizi anak.
“Kami menjadikan beberapa kabupaten sebagai contoh, dengan menyediakan makanan, berupa sarapan di sekolah. Bahannya diambil dari pangan lokal,” katanya.
“Bagaimana anak-anak itu bisa sekolah dengan baik, kalau tidak diasupi gizi yang baik. Harus ada sinergi antara urusan gizi, kesehatan dan pendidikan.”
Berbagai upaya itu, kata dia, yang masuk dalam program afirmasi untuk daerah 3T, menjadi program prioritas.
Pastor Darmin juga sempat mengisahkan persoalan terkait Pendidikan Agama di sekolah-sekolah Katolik.
Saat ini, di sejumlah daerah, kata dia, pemerintah daerah memberikan surat kepada sekolah-sekolah Katolik, yang meminta menaati UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, khususnya pasal 12, yang mewajibkan agar setiap siswa mendapat pelajaran agama sesuai agamanya.
Selama ini, jelasnya, mayoritas sekolah Katolik hanya mengajarkan Mata Pelajaran Agama Katolik.
Menteri Muhadjir menyarankan MNPK untuk merumuskan sikap dengan baik terkait hal ini yang ia sebut “sensitif.”
Dia akhir pertemuan, imam kelahiran Manggarai, Flores itu mengajak Menteri Muhadjir untuk menyempatkan waktu hadir dalam Pertemuan Nasional di Jayapura pada November mendatang, yang rencananya digelar bersamaan dengan Hari Guru Nasional.
Menteri mengatakan berniat hadir, namun akan mencocokkan waktunya. “Asal dibuat tidak persis bersamaan dengan Hari Guru Nasional,” katanya.
Terkait PPK, ia juga diajak untuk bisa hadir di Flores, tepatnya di Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, di mana di sana sejumlah sekolah akan dijadikan sebagai sekolah contoh untuk gerakan PPK.
“Nanti bisa ke kampungnya Romo Darmin,” katanya, menyanggupi permintaan itu.
Di akhir pertemuan itu ia menyatakan harapannya agar sekolah-sekolah Katolik, yang disebutnya sebagai “pelopor pembaruan pendidikan” terus berkembang dan kerja sama dengan MNPK pun tetap berlangsung baik.