Sebagai simpul dari rapat kerja pada awal Februari 2018 di Bogor, Jawa Barat, Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) menyepakati tema program kerja tahun 2018, yakni Mewujudkan Peradaban Kasih di Lembaga Pendidikan Katolik (LPK).
Tema ini disadari relevan untuk konteks Indonesia saat ini, di mana muncul banyak ancaman yang mengarah pada perpecahan, seperti menguatnya intoleransi dan ekstrimisme, yang juga terjadi di kalangan anak-anak dan remaja.
Ancaman-ancaman ini diprediksi semakin terbuka pada tahun ini, juga tahun depan yang dikenal dengan sebutan sebagai tahun politik. Kepentingan politik yang sempit dan primordial cenderung mengabaikan semangat kebersamaan.
Sebagai elemen yang tentu ikut mengemban tanggung jawab untuk merawat ke-Indonesia-an, lembaga-lembaga pendidikan Katolik merasa harus mempertegas sikap. Mewujudkan peradaban kasih, istilah yang dipopulerkan oleh Paus Fransiskus dalam salah satu dokumennya tentang pendidikan (bdk. Educating to Fraternal Humanism: Building a “Civilization of Love”, 2017), dianggap oleh MNPK sebagai upaya yang tepat diperjuangkan.
MNPK menemukan, pada prinsipnya apa yang dimaksud dengan terminologi peradaban kasih itu tergambar dengan jelas dalam nilai-nilai penting yang termaktub dalam Pancasila, yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan.
Mengutip Yudi Latif, Kepala Pelaksana Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), kelima sila ini dapat dipadatkan menjadi tiga rumpun nilai, yakni gotong royong, etos kerja dan solidaritas. Simpul yang menyatukan nilai-nilai ini adalah cinta kasih, yang menurut Yudi, merupakan bahasa lain atau kata kerja dari gotong royong.
Cinta kasih merupakan simpul yang menyatukan dan sekaligus menjiwai kelima sila tersebut. Sila pertama membahasakan pengakuan iman akan Sang Pencipta yang mencipta semesta karena kasih. Tuhan yang adalah sumber kasih menanamkan benih kasih dalam diri manusia agar manusia saling mengasihi dan hormat terhadap ciptaan lain. Sikap saling mengasihi menyatukan dan menjadi tali pengikat satu dengan yang lain, sehingga sesama anak bangsa bisa duduk bersama, bermusyawara dan merencanakan masa depan bangsa untuk mewujudkan hidup bersama yang sejahtera adil dan makmur.
Karena itu menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan artinya dengan mewujudkan peradaban kasih. Indonesia yang jaya dan beradab akan menjadi kenyataan bila kita sebagai warga bangsa Indonesia konsisten memelihara dan melestarikan budaya kasih dalam seluruh aspek kehidupan.
Pada level pendidikan formal, sekolah kiranya mengambil peran khusus dalam mewujudkan hal ini. Sekolah harus menjadi ruang atau laboratorium penghayatan nilai Pancasila dalam mewujudkan peradaban kasih. Sekolah harus menjadi rumah kedua bagi siswa, tempat mereka merasakan kasih sayang guru dan teman-teman. Sekolah juga harus menjadi tempat anak-anak belajar mengasihi, belajar merangkul dan menghargai perbedaan, yang memungkinkan mereka merasakan persaudaraan dan membangun solidaritas. Sekolah harus menjadi rumah kedua, yang menghadirkan suka cita Ilahi dan memungkinkan anak-anak menyadari karunia Tuhan dalam dirinya dan dalam kebersamaan. Sekolah harus menjadi rumah kedua yang menumbuhkan rasa syukur dalam diri seluruh anggota komunitasnya.
Di tengah fakta keberagaman Indonesia, terutama dari segi agama, jalan yang dianggap memungkinkan mewujudkan itu adalah dengan belajar dari tradisi dan budaya, yang kaya akan kebajikan-kebajikan, nilai-nilai, yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan bersama.
Pemerintah juga sudah mengafirmasi hal itu, antara lain lewat Pasal 7 UU no 5 Tahun 2017 yang menyatakan, pemerintah “melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan.” Lantas, pendidikan multikultur menjadi salah satu yang ditekankan MNPK dalam tahun ini.
Program Kerja
Sejumlah gagasan dasar ini menjadi patokan dalam perumusan program-program kerja selama 2018. Sebagian dari program-program ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dilakukan pada tahun sebelum-sebelumnya. Dalam upaya implementasinya, MNPK tidak bekerja sendiri, tetapi selalu dalam jalur kordinasi dengan MPK di setiap daerah, serta bekerja sama dengan berbagai lembaga mitra, baik dari pemerintah, maupun swasta.
Untuk bidang pendidikan, program-program yang akan dijalankan mencakup penyusunan pedoman khas Sekolak Katolik dan peningkatan kualitas guru. Terkait peningkatan kualitas ini, akan ada workshop menyusun Buku PAUD K13 berciri khas Katolik dan workshop menulis buku mata pelajaran bagi guru, yang digelar di sejumlah daerah.
Program lain adalah pembelajaran berbasis IT, termasuk di dalamnya worskhop penggunaan buku digital interaktif dan workshop computational thinking.
Hal yang khusus terkait gerakan pendidikan multikultur adalah peluncuran film bertema kebudayaan dan tradisi lisan, yang akan digelar di Makassar, juga workshop pendidikan berbasis kebudayaan dan tradisi lisan di Malang, Jawa Timur. Masih lanjutan dari agenda ini adalah seminar Pendidikan Multikultur yang akan digelar di Jayapura, Papua pada bulan November.
Program berikutnya adalah pelatihan pengembangan diri dan kepribadian guru, terkait etiket, etika dan kepribadian.
Untuk bidang keorganisasian, hal yang menjadi prioritas Adalah termasuk revisi AD/ART dan membentuk divisi berbadan hukum, yang ditargetkan lewat lembaga riset Centre Of Research, Development dan Service (CERDAS), hal yang dianggap menjali jalan untuk memudahkan MNPK dalam berurusan dengan institusi-institusi lain, terutama institusi pemerintah.
Di sini juga termasuk focuss froup discussion (FGD) tentang Pendidikan Agama dan Budi Pekerti di Sekolah Katolik. Ini adalah tindak lanjut dan antisipasi berlakunya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, khususnya pasal 12, yang berdampak pada tuntutan agar sekolah-sekolah Katolik wajib menerapkan mata pelajaran agama lain, selain Mata Pelajaran Agama Katolik, mengingat latar belakang agama para murid yang heterogen.
Hal lain adalah pendampingan terhadap MPK-MPK yang belum memiliki AD ART untuk segera menyusun AD ART dan bekerja sama dengan BMPK dalam menyikapi regulasi pemerintah yang diskriminatif terhadap swasta, termasuk di antaranya adalah penarikan guru-guru negeri dari sekolah-sekolah Katolik.
Untuk bidang kaderisasi, program-programnya antara lain penguatan Kepramukaan. Dengan diberlakukanya Pramuka sebagai ekskul wajib, maka setiap MPK diharapkan membentuk Tim Kerja Pramuka. Selain itu adalah membentuk wadah OSIS di bawah MNPK serta upaya peningkatan kompetensi kepala sekolah.
Terkait manajemen dan keuangan, salah satu agenda penting adalah menyiapkan buku panduan tata kelola LPK, yang ditargetkan akan dirilis tahun ini serta dalam rangka misi solidaritas dan subsidiaritas, mengupayakan penggalangan dana, baik untuk membantu pelaksanaan program MNPK maupun untuk membantu LPK yang mengalami bencana.
Untuk bidang sekertariat, antara lain pemutakhiran data yayasan dan sekolah-sekolah Katolik dan pengembangan media informasi berbasis Android, selain media informasi berbasis web yakni mnpkindonesia.org.
Langkah yang juga penting ditempuh MNPK tahun ini adalah dihasilkannya Mars MNPK, yang direncanakan akan dirilis secara resmi.
MNPK berharap program-program ini dapat menginspirasi LPK di seluruh Indonesia untuk sungguh-sungguh mewujudkan pendidikan nilai di sekolah demi terciptanya manusia Indonesia yang beradab atas dasar Pancasila.