Jakarta – Pemerintah akan fokus dan terus berupaya meningkatkan program pendidikan vokasional atau kejuruan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia.
Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat melakukan kunjungan kerja di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (26/5). Kunjungan kerja digelar dalam rangka peluncuran Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sekaligus pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Stadion Manahan, Solo.
Acara itu dihadiri pula Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, dan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, serta anggota DPR dan anggota DPRD Jawa Tengah.
Menurut Puan, fokus pemerintah untuk meningkatkan upaya pendidikan vokasional atau kejuruan sangat strategis. Sumber daya manusia (SDM) untuk menopang pembangunan nasional sangat banyak membutuhkan tenaga kerja terampil serta memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lapangan kerja.
“Saat ini, sekitar 63% tenaga kerja Indonesia berpendidikan SMP ke bawah. Hal ini tentu akan berdampak kepada daya saing industri dan perekonomian Indonesia. Ini tantangan yang perlu segera kita atasi bersama untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia,” ujar Menko PMK.
Program Revitalisasi SMK akan direalisasikan di 219 SMK dengan rincian 125 SMK yang bergerak dalam bidang prioritas, yakni kemaritiman, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Sisanya, sebanyak 95 SMK berasal dari bidang lainnya yang mendukung prioritas pembangunan nasional.
Menko PMK dengan didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Efendy menyerahkan secara simbolis piagam penghargaan kepada sektor industri yang sudah berdedikasi terhadap sekolah menengah kejuruan.
Selain meluncurkan program Revitalisasi Pendidikan SMK, Menko PMK juga membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 1.857 siswa. Rinciannya, sebanyak 331 siswa SD, 283 siswa SMP, 610 siswa SMK, 12 siswa SLB, dan 364 siswa pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
“KIP diberikan oleh pemerintah supaya anak-anak Indonesia bisa bersekolah. Saat ini, cakupan pembagian KIP sudah diperluas dengan menambahkan anak-anak panti asuhan dan Program Kesetaraan Paket A, B, dan C,” ujarnya.
Sementara, untuk program KIP, bantuan yang disampaikan adalah untuk siswa SD akan memperoleh Rp 450.000/tahun ajaran, siswa SMP Rp 750.000/tahun ajaran, siswa SMA Rp 1 juta/tahun ajaran, dan siswa SMK akan memperoleh Rp 1 juta/tahun ajaran.
Setelah meluncurkan Program Revitalisasi SMK dan menyerahkan KIP kepada siswa jenjang sekolah dasar hingga menengah, Menko PMK juga membagikan 6.057 sertifikat tanah untuk masyarakat di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Acara penyerahan bertempat di Stadion Sriwedari, Solo, dalam rangkaian Program Strategis Nasional serta Pembinaan Fasilitasi dan Kerja Sama Akses Land Reform 2017.
Penyerahan sertifikat dilakukan secara simbolis kepada 12 perwakilan warga yang berasal dari Karanganyar, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, dan Sragen.
Untuk 2017, program Legalisasi Aset melalui Proyek Nasional di Jawa Tengah terdiri atas sertifikasi hak atas tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertifikasi pertanian, sertifikasi nelayan, sertifikasi Usaha Kecil Menengah (UKM), sertifikasi BMN berupa jalan nasional, dan Redistribusi Tanah.
“Penyerahan sertifikat itu merupakan komitmen pemerintah untuk menghadirkan negara dalam pemenuhan hak masyarakat di bidang pertanahan. Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat yang berhak dengan target lebih dari 20 juta sertifikat hingga 2019. Diharapkan, pada 2023 seluruh masyarakat di Jawa Tengah sudah mendapatkan sertifikat,” papar Menko PMK.
Puan menekankan kembali pesan yang kerap disampaikan Presiden Joko Widodo pada setiap kesempatan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat. Presiden meminta agar seluruh proses dilakukan secara transparan, mudah, dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan semangat pelayanan kepada masyarakat. Dengan cara demikian, rakyat merasakan kehadiran pemerintah.
Menko PMK juga menyampaikan agar seluruh masyarakat berhati-hati dalam memanfaatkan sertifikat yang diterima. Lahan yang diberikan harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif dan bukan untuk keperluan konsumtif.
“Saya berharap dengan diterimanya sertifikat tanah ini, wilayah ini akan berubah menjadi daerah yang produktif dan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.